Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang terjadi sejak akhir Februari 2026 telah melumpuhkan jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, yang memicu lonjakan biaya energi dan logistik secara drastis di seluruh dunia. Penutupan jalur ini memaksa perusahaan logistik mencari rute alternatif yang lebih jauh, sehingga menyebabkan biaya pengiriman kargo udara (yang merupakan jalur utama untuk obat-obatan sensitif suhu) meroket hingga 200%—350% di beberapa rute utama. Selain hambatan transportasi, kenaikan harga minyak dunia turut membengkakkan biaya produksi bagi manufaktur farmasi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk operasional pabrik.
Dampak yang paling mengkhawatirkan dari adanya konflik ini adalah terganggunya pasokan Active Pharmaceutical Ingredients (API) atau bahan baku aktif obat dan beberapa pelarut farmasi (solvents) yang berbasis petrokimia. Bahan baku dan pelarut tersebut diketahui telah melonjak naik sekitar 20%—30% hanya dalam hitungan minggu dan beberapa importer meneruskan beban biaya tersebut langsung kepada perusahaan-perusahaan farmasi besar di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Kondisi ini menciptakan risiko nyata bagi ketersediaan obat-obatan di tingkat konsumen, termasuk obat esensial dan obat penyakit kronis seperti diabetes serta hipertensi. Di Indonesia, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) memperingatkan bahwa keterlambatan distribusi dan kenaikan harga bahan baku impor akan menciptakan efek domino yang memaksa kenaikan harga produk akhir di fasilitas kesehatan. Para ahli memperingatkan bahwa jika konflik terus berlanjut, stok obat-obatan di pasar global dapat menipis dalam hitungan minggu, sehingga memaksa pemerintah di berbagai negara untuk segera melakukan diversifikasi pemasok dan memperkuat cadangan stok nasional. Dalam situasi ketidakpastian geopolitik seperti ini, ketahanan farmasi nasional menjadi esensial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
